JPO Sarinah-Thamrin: Bongkar Pasang Kebijakan Antar Gubernur DKI Jakarta

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika modifikasi kebijakan pembangunan dan penghancuran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di area Sarinah–Thamrin sebagai cerminan dari perubahan kepemimpinan di DKI Jakarta. Fenomena perubahan kebijakan yang terus-menerus ini mencerminkan adanya inkonsistensi dalam pengelolaan infrastruktur publik, yang berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran, kepastian dalam perencanaan kota, serta kenyamanan warga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis elemen-elemen yang mempengaruhi perubahan kebijakan serta dampaknya terhadap keberlangsungan kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, memanfaatkan data sekunder dari literatur akademis dan informasi media. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kasus JPO Sarinah–Thamrin sebagai representasi hubungan antara pergantian kepemimpinan daerah dan keberlanjutan kebijakan infrastruktur perkotaan, yang masih jarang dikaji dalam studi kebijakan publik di Indonesia.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan sangat dipengaruhi oleh preferensi dan visi politik dari masing-masing pemimpin, sehingga kebijakan tersebut belum terinternalisasi dengan baik. Situasi ini mengarah pada ketidakberlangsungan kebijakan, inefisiensi dalam penggunaan anggaran, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya perencanaan kebijakan yang lebih konsisten dan berorientasi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur publik.